Pancasila Sebagai Dasar Reformasi

 

Opini :  Pancasila Sebagai Dasar Reformasi

Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa indonesia yang dimulai dengan pelaksanaan GBHN 1998 pada PJP II pelita ketujuh ini bangsa indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama untuk wilayah Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik di indonesia menjadi goyah, terlebih lagi merajalelanya praktek Korupsi-Kolusi dan Nepotisme, serta DPR dan MPR menjadi mandul karena sendi-sendi demokrasi telah terjangkit penyakit Nepotisme. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa,cendekiawan dan masyarakat.

Dalam era reformasi akhir-akhir ini seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum merupakan suatu keharusan karena ketidak puasan rakyat terhadap suatu tatan tertentu yang menyebabkan rakyat terus menerus menuntut adanya reformasi. Reformasi bisa dilakukan dengan kondisi sebagai berikut: suatu reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan, gerakan reformasi harus dilakukan dengan cita-cita yang jelas (dalam hal ini berlandaskan pada pancasila), gerakan reformasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar sebagai kerangka acuan reformasi,gerakan reformasi yang dilakukan harus mengarah pada kondisi kehidupan yang lebih baik bagi rakyat dalam segela aspek,serta reformasi harus dilakukan dengan moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.

Landasan aksioligis (sumber nilai) bagi sitem pilitik Indonesia adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesiaitu dalam suatu, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar Kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dan dengan berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dikembalikan kepada nilai-nilai esensial yang terkandung dalam pancasila maka kedaulatan tertinggi negara adalah diangn rakyat. Oleh karena itu paradigma ini harus dijadikan sebagai dasar pijak dalam reformasi politik. Tidak terwujudnya proses perkembangan politik yang demokratis, mengakibatkan hubungna pribadi adalah mekanisme utama dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi suatu negara.

Kelemahan atas sistem hubungan kelembagaan demokratis tersebut memberikan peluang bagi berkembangnya hubungan antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan birokrat dengan pengusaha juga diuntungkan dengan hal ini, kondisi ini jelas tidak berdasarkan terhadap nilai-nilai pancasila yang meletakkan kemakmuran pada paradigma demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Artikel kiriman : Intan Kamil
Pendidikan : Semester 1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Malang

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply